1/05/2015

Mesin Absensi Ciptakan PNS Pemprov Rajin Masuk Kerja

Palembang - Sejak mesin absensi jari dipasang kehadiran PNS Pemprov Sumsel melonjak drastis.
Sekda Sumsel H Mukti Sulaiman mengatakan kalau yang hadir dan mengabsensi di mesin absensi jari hampir 95 persen.

“Artinya yang tidak hadir mungkin karena sakit,  izin, itu untuk masuk dan pulang, itulah kalau ada tambahan penghasilan harus diikuti peningkatan kinerja pengawai, kita membuat kebijakan tentu untuk peningkatan kinerja PNS,”
Mesin Absensi Ciptakan PNS Pemprov Rajin Masuk Kerja
ungkap
Sekda Pemprov Sumsel H Mukti Sulaiman usai rapat di DPRD Sumsel, Senin (5/1/2015).

Khusus untuk PNS perempuan yang menyusui anaknya Pemprov Sumsel menyediakan ruang khusus di lantai III sehingga tidak ada alasan pulang terlambat lagi.

“Kalau mereka terlambat tanpa alasan di kurangi TPPnya, ada hitung-hitunganya di biro ortala, kalau sejam berapa lebih dari sejam berapa juga ada sangsi lain administrasi baik lisan dan tertulis,” katanya.

Pemberlakuan absensi jari ini menurutnya seluruh dinas dan instansi di lingkup Pemprov Sumsel.
“Untuk DPRD Sumsel lain lembaganya, kecuali sekretariat DPRD Sumsel, kalau anggota dewan ada aturan sendiri,” katanya.
Sedangkan Ketua DPRD Sumsel HM Giri Ramandha N Kiemas di tempat yang sama mengatakan kalau anggota DPRD Sumsel memiliki absensi tersendiri.

“Anggota Dewan wajib datang setiap hari, diabsen dan akan dievaluasi oleh badan kehormatan yang setiap bulan mengevaluasi absen-absen semua anggota dewan, untuk sekarang mesin absensi dari anggota DPRD Sumsel, saya rasa sampai saat ini belum perlu, tapi kalau saatnya mau diperlukan pada saat rapat paripurna untuk diabsen,” katanya.

Sumber: Tribun Palembang

12/02/2014

Cegah Napi Kabur, Ditjen Pas Terapkan Sistem Pengamanan Sidik Jari

Cegah Napi Kabur, Ditjen Pas Terapkan Sistem Pengamanan Sidik Jari
Berkaca dari beberapa kasus narapidana dan tahanan pemasyarakatan yang kabur, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menerapkan sistem pengamanan sidik jari. Dengan teknologi hasil karya anak bangsa itu diharapkan dapat memaksimalkan pengawasan terhadap warga binaan di pemasyarakatan.

"Ini tindak lanjut dari pengalaman kita dalam sistem gangguan Kantibmas, dengan SDM yang terbatas petugas Rutan dan Lapas harus menjaga ribuan warga binaan. Angka ini berbanding lurus dengan jumlah pengunjung," kata Kasubdit Komunikasi Ditjen Pas Akbar Hadi saat berbincang dengan detikcom, Senin (1/12/2014).

Akbar menjelaskan, secara mekanis peralatan pemindai sidik jari tersebut tersambung pada database yang berisi rekaman identitas setiap warga binaan. Ketika sidik jari seseorang dipindai, apabila dia bukan warga binaan maka layar monitor tidak akan memunculkan rekaman identitas. Namun, apabila dia warga binaan maka monitor akan menampilkan identitas warga binaan tersebut.

"Kalau dia bukan warga binaan maka datanya tidak akan muncul, sehingga diperkenankan keluar," tutur Akbar.

Hasil pengembangan teknologi yang ditelurkan SDM Litbang Ditjen Pas ini, kata Akbar, menjadi percontohan bagi pemasyarakatan di negara tetangga, "Beberapa negara luar seperti Singapura, Filipina, dan Australia malah belajar dengan kita," kata Akbar bangga.

Adapun mengenai input database para warga binaan, beber Akbar, sudah mulai dilakukan ketika warga tersebut mulai menjalani masa hukumannya di Rutan atau Lapas tersebut.

"Awal masuk dalam proses administrasi pelaku kriminal sudah dimasukan ke dalam database mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki, sampai dengan tindakan kejahatan dan masa hukuman yang dijalani. Bahkan sampai-sampai berapa tahun mereka sudah di penjara juga sudah dimasukan juga," tuturnya.

Akbar menjelaskan selain sebagai sistem kemanaan. Alat itu juga digunakan untuk self service napi. "Selain di portit alat ini juga diletakan di dalam sebagai sistem self service untuk warga binaan. Alat ini juga bisa digunakan untuk melihat jumlah remisi mereka," jelas Akbar.

Sumber: detik.com

11/21/2014

Giliran Bandung Barat, Absensi Fingerprint Diberlakukan 1 Desember

Bandung Barat - Pemberlakuan absensi dengan system sidik jari atau fingerprint di lingkungan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) dijadwalkan mulai 1 Desember 2014. Saat ini Pemkab Bandung Barat tengah mempersiapkan regulasi sebagai pedoman pelaksanaannya.

Hal itu dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) KBB, Maman S Sunjaya, usai Rapat Koordinasi Pembahasan Persiapan pemberlakukan finger print bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan beberapa dinas terkait.

"Sekarang baru tahap persiapan yang menyangkut perubahan regulasinya dari Perbup No 2 tahun 2012 tentang Penambahan TPP (Tunjangan Prestasi Pegawai). Tapi kalau perekaman datanya sudah selesai," ujar Maman, Jum'at (7/11/2014).

Dalam regulasi tersebut, sambung Maman, akan mengatur tentang persentase pembayaran TPP bagi PNS KBB sesuai dengan tingkat kehadirannya.

"Bagi mereka yang mangkir kerja tanpa alasan, tentunya akan berbeda dengan yang sakit atau alasan lainnya. Kalaupun sakit, mereka harus menyampaikan surat keterangan dokternya," jelasnya.

Selain itu, akan diatur juga tentang sanksi yang pantas mereka terima di luar pengurangan TPP. "Mereka juga akan dikenakan sanksi administrasi. Baik berupa teguran dari atasannya, bahkan bisa juga dipecat kalau tingkat absensinya rendah," tegasnya.

Sumber: klik-galamedia.com

Produk Sponsor

Brand Fingerprint
Submit the word you see below. Notify Me of Follow-up Comments.
Fingerprint dapat diaplikasikan dalam sebuah sistem absensi dan sistem keamanan baik secara sistem hardware maupun terintegrasikan dengan software.

Terpopuler!

 

© 2013 Fingerprint Indonesia. All rights resevered. Designed by Templateism

Back To Top