10/22/2014

PNS Belum Sidik Jari, Fingerprint Kota Malang Terhambat

Malang -  Rencana Pemerintah Kota Malang untuk menerapkan absen menggunakan sistem fingerprint di lingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih terhambat. Pasalnya, masih banyak PNS yang belum melakukan perekaman sidik jari.
PNS Belum Sidik Jari, Fingerprint Kota Malang Terhambat

"Dari sekitar sembilan ribu orang PNS di lingkungan Pemkot Malang, baru sebanyak 251 orang yang melakukan perekaman sidik jari," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Malang, Sugiharto, Rabu (21/10/2014).

Pihaknya berharap para PNS bisa segera melakukan perekaman sidik jari. Sehingga proses pendataan PNS bisa segera tuntas.

"Pendataan PNS masih terus kami lakukan. Jika pendataan selesai, maka ujicoba absen fingerprint ini akan dilakukan," tuturnya.

Saat ini sudah ada 59 unit alat fingerprint yang telah dipasang di sejumlah sekolah yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan. Guru di sekolah negeri pun harus melakukan absen melalui fingerprint tersebut.

"Kami berharap absen menggunakan fingerprint bisa meminimalisir jumlah PNS yang bolos serta keluyuran saat jam kerja," tandasnya.

Sumber: Berita Jatim

10/02/2014

DPRD Sulut Periode 2014-2019 Respon Positif Absen Sidik Jari

DPRD Sulut Periode 2014-2019 Respon Positif Absen Sidik Jari
ilustrasi
Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, menyambut positif jika diterapkan absen sidik jari (Finger Print) untuk mengontrol kehadiran selama menjadi wakil rakyat periode 2014-2019.

Anggota DPRD Sulut dari Partai Gerindra, Ferdinand Mewengkang kepada wartawan menyambut baik jika diterapkan absen sidik jari dalam mengontrol kehadiran.

“Saya pribadi setuju dengan usulan tersebut. Itu sangat bagus untuk para anggota dewan dalam memberikan contoh kepada masyarakat. Akan tetapi ada hal – hal yang perlu diatur, mengingat jam kerja anggota DPR tidaklah sama dengan jam kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS),” ujar Mewengkang, Senin (29/9/2014).

Di sisi lain, anggota DPRD dari PKPI, Denny Sumolang mengatakan perlu adanya penyempurnaan Tata Tertib (Tatib) DPRD baru Absen sidik jari difungsikan.

“Tatib DPRD saat ini sementara digodok oleh Panitia Kelompk Kerja (Pokja), jika sudah ada kesepakatan bersama soal hari dan jam kerja anggota DPRD dalam Tatib, maka absen sidik jari bisa difungsikan. Jika hari dan jam kerja anggota DPRD sudah ditetapkan dan absen sidik jari ditetapkan, maka saya rasa anggota DPRD sudah mengerti serta menyadari kehadirannya di kantor,” kata Sumolang.

Hal yang sama Ketua Fraksi PDIP DPRD Sulut, Franky Wongkar menambahkan absen sidik jari bisa diterapkan asal disesuaikan dengan aturan yang ada.

“Untuk kepentingan disiplin kehadiran bagi anggota DPRD, maka absen sidik jari memang bagus diterapkan. Asalkan disesuaikan dengan Tata-Tertib anggota DPRD, karena anggota DPRD juga tidak selalu diharuskan hadir di kantor, mereka juga harus turun lapangan menemui dan menyerap aspirasi mesyarakat,” tutup Wongkar singkat.

Sekedar informasi, saat ini absen sidik jari diterapkan pihak sekretariat DPRD Sulut untuk para Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Sumber: cybersulutdaily.com

Antisipasi Bolos, Pemkab TTU Siapkan Mesin Sidik Jari

Kefamenanu  – Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT) belum lama ini melakukan pengadaan empat unit mesin absensi sidik jari guna mengantisipasi aparatur yang suka bolos dan tidak masuk kantor yang berakibat pada tidak maksimalnya pelayanan kepada masyarakat.

“Yah, memang selama ini ada banyak aparatur yang suka bolos dan tidak masuk kerja sehingga pelayanan kepada masyarakat kurang maksimal karena absen yang digunakan masih berifat manual atau sistim biasa sehingga aparatur yang suka bolos atau tidak masuk kerja bisa diwakilkan oleh aparatur yang lain,” tandas Sekertaris Daerah Timor Tengah Utara, Drs. Jackobus Taek Amfotis kepada wartawan, Rabu (01/10) usai upacara peringatan hari Kesaktian Pancasila di Kefamenanu.

Menurutnya, penerapan sistim absensi sidik jari elektronik ini sebagai upaya penegakan disiplin kerja pegawai. Karena mesin absensi sidik jari tersebut,  dapat memantau kehadiran setiap aparatur baik saat masuk maupun saat keluar kantor dan mudah diketahui hasilnya.

“Aparat yang suka korupsi waktu akan ketahuan setelah kita lihat hasil print out dari mesin absensi sidik jari tersebut. Dan setiap akhir pekan kita akan melakukan evaluasi keluar masuk aparatur yang dipantau dari mesin absen sidik jari tersebut,”ungkapnya sembari menambahkan sistim kerja mesin sidik jari tersebut tidak bisa digosok sehingga aparatur yang tidak biasa masuk kerja ataupun terlambat masuk kerja bisa ketahuan.

Cara penggunaan mesin sidik jari ini, kata dia, sangat mudah yakni tinggal menempelkan jari jempol kanan ke mesin absen sidik jari aparatur tersebut dan akan direkam secara otomatis dan disesuaikan dengan hasil sidik jari yang sudah direkam secara sebelumnya.

“Tahap awal ini, kita baru mengadakan empat unit mesin sidik jari dan semuanya baru dioperasikan di Sekretariat  Daerah,” ujar dia.

Dikatakan Tahun 2015 akan ada penambahan mesin absensi sidik jari dan akan ditempatkan di semua instansi pemerintahan di Kabupaten termasuk Kecamatan, puskesmas serta UPDT.

“Tahap awal kita baru mengadakan empat unit mesin absen sidik jari dan semuanya baru dioperasikan di Sekertariat  Daerah. Dan rencananya tahun 2015 akan ada penambahan mesin absen sidik jari dan akan ditempatkan pada semua instansi pemerintah di Kabupaten, Kecamatan, puskesmas serta UPTD, “ pungkasnya.

sumber: deliknews.com

Produk Sponsor

Brand Fingerprint
Submit the word you see below. Notify Me of Follow-up Comments.
Fingerprint dapat diaplikasikan dalam sebuah sistem absensi dan sistem keamanan baik secara sistem hardware maupun terintegrasikan dengan software.

Terpopuler!

 

© 2013 Fingerprint Indonesia. All rights resevered. Designed by Templateism

Back To Top